Advertisement

Kamis, 16 Agustus 2018

Resmi : Investasi Bitcoin dilarang di Saudi Arabia

cryptocirclenews.com - 12/8/2018, Gejolak kembali terjadi, kerajaan Saudi Arab melalui pers konfensi dengan media secara resmi melarang penggunaan mata uang virtual “Bitcoin” dan sejenisnya. Otoritas Keuangan Arab Saudi telah memperingatkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan transaksi di pasar valuta asing dan investasi berupa cryptocurrency.

“Transaksi menggunakan mata uang virtual bitcoin dan sejenisnya tidak sah di Arab Saudi. Transaksi menggunakan mata uang tersebut beresiko negatif terhadap pasar keuangan dan tidak berada di bawah payung hukum Kerajaan,” kata Otoritas Keuangan Arab Saudi

Otoritas Keuangan menegaskan bahwa mata uang virtual atau cryptocurrency yang diperdagangkan melalui internet, seperti Bitcoin dan mata uang virtual sejenis tidak disetujui penggunaanya di Arab Saudi.

Arab Saudi juga membantah klaim di sebuah website yang mengatakan transaksi investasi dalam mata uang tersebut di internet dan platform media sosial mereka resmi dan telah mendapatkan izin dari Kerajaan. “Itu tidak benar,” tegas Otoritas Keuangan.

Pada bulan Desember tahun lalu, Ulama Saudi Sheikh Assim Al-Hakeem memfatwakan bahwa mata uang digital “bitcoin” dilarang dalam hukum Islam. “Bitcoin adalah gerbang terbuka untuk pencucian uang, jual beli obat-obat terlarang, penyelundupan, uang semacam ini haram,” ungkap Sheikh Assim Al-Hakeem.

Pada bulan November, otoritas keagamaan tertinggi Turki -Diyanet – menyatakan bahwa pembelian dan penjualan mata uang bitocin bertentangan dengan agama karena tidak ada pengesahan dari lembaga keuangan resmi dan hubungannya yang erat dengan aktivitas kriminal.

Sementara itu, pada awal tahun ini Mufti Agung Mesir telah mengeluarkan fatwa resmi yang mengharamkan mata uang digital “bitcoin”. Sheikh Shawki Allam mengatakan bahwa perdagangan bitcoin mirip dengan perjudian yang dilarang dalam Islam.

Sumber berita : arabnews.com

Jumat, 03 Agustus 2018

Korea Selatan Mengadopsi Teknologi Blockchain untuk Perdagangan Saham


cyprocirclenews.com - Jum'at 3/8, Badan Pengawas Keuangan Korea Selatan mengadvokasi model perdagangan saham berbasis teknologi blockchain, berita ini dilansir dari coindesk (2/8). Memang secara sekilas negeri k-pop tersebut sangat antusias dengan keberadaan teknologi ini, terlebih persahaan samsung waktu lalu secara terbuka untuk berinvestasi dibeberapa perusahaan blockchain.  

Seruan Pengawas Keuangan (FSS) pertama kali dilaporkan oleh Korea JoongAng Daily. Sebenarnya rencana ini baru tahap penelitian lebih lanjut. Namun secara positif pemerintah mendorong badan pengatur Korea Selatan dan perusahaan untuk berkolaborasi dalam pengembangan sistem dan juga memeriksa penggunaan blockchain oleh operator saham di seluruh dunia.

Penggunaan blockchain dalam perdagangan saham datang dari Australian Securities Exchange (ASX) dengan pertama kali melakukan uji coba menggunakan teknologi ledger untuk sistem penyelesaian dan kliring, yang disebut CHESS pada 2016 lalu. ASX mengatakan pada bulan April bahwa mereka mengharapkan untuk meluncurkan sistem baru pada 2020 mendatang.

Demikian juga, pasar saham AS Nasdaq meluncurkan platform private securities berbasis blockchain pada tahun 2017 dan London Stock Exchange bereksperimen dengan menggunakan blockchain untuk menggantikan sertifikat perdagangan kertas di akhir tahun lalu. Japan Exchange Group (JPX) juga mendirikan konsorsium untuk mengeksplorasi aplikasi blockchain ke infrastruktur pasar modal pada tahun 2017.

Dari penelitian tersebut mencatat bahwa blockchain dapat eksplorasi kasus penggunaan saham secara realtime. Korea positif ingin menadopsi teknologi tersebut dan melakukan kerjasama antara perusahaan swasta dan perusahaan publik yang akan menjadi bagian integral dari keberhasilan sistem perdagangan saham di masa depan.

"Seharusnya tidak ada penghalang antara lembaga publik dan perusahaan swasta dalam mengembangkan sistem blockchain," kata Pengawas Keuangan (FSS) dalam jumpa pers. [ed/Sa]

Rabu, 25 Juli 2018

Alasan Negara menjadi Antusias terhadap Cryptocurrency


cryptocirclenews.com – Sebagaimana cryptocurrency dapat menghipnotis setiap orang diseluruh dunia yang mengakibatkan negara mau tidak mau harus mengikuti keinginan rakyatnya. Sehingga mendorong dibeberapa negara untuk menerapkan regulasi cryptocurrency dan mencoba mengeluarkan mata uang kripto sendiri yang berjalan pada teknologi blockchain.

Untuk saat ini, bitcoin menjadi satu-satunya uang kripto yang paling mahal, karena banyak dukungan dari komunitas misalnya saja para pebisnis, otokrat dan antusiasme masyarakat yang menggunakan bitcoin. Sehingga mereka akan bekerjasama untuk menghindari sistem yang melemahkan cryptocurrency dari sanksi internasional.

Misalnya melalui regulasi suatu negara melalui bank sentral dengan cara melarang menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah. Salah satunya adalah negara kita Indonesia, melalui bank Indonesia pemerintah melarang rakyatnya untuk menggunakan bitcoin / uang kripto sebagai alat transaksi pembayaran. Walapun akhirnya Bappebti menjadikan cryptocurrency sebagai salah satu produk komoditas.

Disisi lain, terdapat negara yang mendukung penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi pembayaran. Karena dinilai cryptocurrency mampu merubah sistem moneter Internasional yang cenderung politis. Sehingga dengan menggunakan cryptocurrency negara tersebut mampu berjalan bersama masyarakat Internasional untuk melakukan swadaya global. 

Nah, mari kita simak mengapa suatu negara menjadi antusias terhadap Cryptocurrency :

1. IDE datang dari Venezuela
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. menawarkan mata uang virtual yang ia sebut Petro yang mendukung 1 petro bernilai barel minyak. Menurut Maduro, negaranya menerima hingga $5 miliar dalam pembelian token pada minggu pertama presale Februari lalu. 

Kita tahu bahwa Venezuela mengalami krisis (krisis yang terjadi di venezuela akibat sanksi yang diberikan oleh AS ), hingga uang fiatpun menjadi tidak berguna disana. dengan cara itu Venezuela dapat mengakses mata uang asing dan memperoleh barang/jasa dari seluruh dunia melaui token petro dan bitcoin.

Namun ternyata itu tidak sesuai espektasi dari rencana Maduro. Ternyata parlemen yang dikontrol oleh oposisi divenezuela menyatakan bahwa Petro dikatakan mata uang ilegal, dengan begitu presiden Donald Trump waktu itu menandatangani dengan memblokir seluruh transaksi mata uang digital, koin digital atau token digital yang dikeluarkan oleh Venezuela.

2. Negara Pendukung Cryptocurrency
Bank sentral Rusia berencana untuk meloby beberapa negara, termasuk Brasil, Cina, India dan lima bekas republik Soviet. untuk membicarakan cryptocurrency multinasional, jika ini disetujui setidaknya terdapat 40% populasi didunia menggunakannya. (link artikel terkait).

Deputi Gubernur Bank of China, Fan Yifei, menulis sebuah artikel yang memublikasikan kemungkinan mata uang digital yang akan dikeluarkan bersama lembaga-lembaga komersial China. 

Di Swedia, di mana penggunaan uang tunai lenyap, sehingga bank sentral sedang melakukan riset untuk mengeluarkan mata uang digitalnya sendiri yaitu E-krona. karena kekhawatiran bahwa penggunaan mata uang virtual lainnya yang dikendalikan oleh aktor swasta dapat membahayakan daya saing dibeberapa negara.

3. Definisi Cryptocurrency menurut Swasta (Non-pemerintah)
Sampai saat ini, Bitcoin sudah memiliki banyak pesaing dan peniru. terlebih mereka sudah berkembang dan berjalan secara independen dari otoritas pusat. Karena, ternyata teknologi blockchain yang dibalut dengan cryptocurrency tidak menghalangi adanya sentralisasi. Jadi, banyak pengusaha berlomba-lomba menerapkan cryptocurrency melalui proyek crowdfunding dengan menerapkan cryptocurrency yang dibalut dengan teknologi blockchain yang dapat dikontrol (sentralisasi).

Jadi, secara teori sebenarnya pemerintah dapat membuat uang crypto sendiri yang memiliki kendali yang lebih besar terhadap mata uang kripto dibandingkan dengan mata uang kertas. sehingga secara realtime dapat mengawasi semua transaksi yang dicatat pada buku besar blockchain.

4. Manfaat jika Negara menerbitkan Cryptocurrency
Salah satunya dapat mengatur pasokan uang melalui perubahan suku bunga (mengatur kebijakan moneter) akan jauh lebih mudah dibanding dengan jumlah fiat yang masih berfungsi, terlebih dapat diketahui secara langsung. Sehingga ini menjadi lebih efektif dan hemat biaya. Pemerintah dapat menindak penggelapan pajak, karena transaksi akan dapat dilacak.

Kita tau bitcoin menjadi sangat populer di kalangan orang yang ingin menghindari kontrol pemerintah terhadap mata uang. Jadi, dengan menjadikan mata uang kripto sebagai alat pembayaran juga dapat dimanfaatkan sebagai media pengawasan. Mungkin ini juga dapat menjadi gagasan menarik bagi pemerintah yang tidak menyukai sistem keuangan yang diatur oleh sistem moneter Internasional, termasuk ketika pemerintah  sedang menghadapi sanksi internasional.

5. Bagaimana cryptocurrency dapat digunakan untuk menghindari sanksi Internasional
Amerika Serikat selalu berupaya memberlakukan sanksi dengan cara memblokir bank dan perusahaan yang berbisnis dengan negara target melalui sistem keuangan. Tetapi jika pemerintah memiliki mata uang crypto sendiri, transaksinya mungkin tidak dapat dideteksi oleh otoritas AS.

Walapun sebenarnya bitcoin dapat memberi jalan sanksi juga, seperti fluktuasi harga yang berubah-ubah. walapun demikian negara yang terkena sanksi Internasional akan berjuang untuk mendapatkan cukup bitcoin agar negaranya mampu memiliki pengaruh terhadap harga bitcoin.

6. Cryptocurrency membatasi sistem moneter Internasional
Sistem keuangan global yang didominasi oleh negara barat, disamping itu banyaknya aturan, norma dan institusi yang disepakati secara internasional memungkinkan negara saling bekerjasama melalui berdagang dan berinvestasi. Amerika Serikat menjadi bagian penting dalam menjalankan kendali atas moneter, karena dolar yang selalu mendominasi setiap transaksi keuangan.

Jika cukup banyak negara yang mengatur mata uang digital mereka sendiri, mereka akan beroperasi di luar kerangka moneter. Walapun ini mempengaruhi jalannya sistem bank global seperti Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa.

7. Posisi Perbankkan dimasa depan
Ketika melihat banyak kasus secara menyeluruh, teknologi blockchain akan menggantikan proses kliring yang sekarang ditangani oleh bank komersial. Ini menjadi sebuah problem bagi perbankkan karena akan memotong aliran pendapatan. Meski demikian, bank masih memungkinkan sebagai perusahaan yang menukarkan uang kripto satu dengan crypto lainnya (exchange) atau sebagai perusahaan kredit dan hipotek. [ed]


Minggu, 08 Juli 2018

Bappebti masih Ragu Mengatur Crypto sebagai komoditas


Cryptocirclenews – Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dengan diciptakannya teknologi finansial yang mampu merubah tatanan sistem keuangan yang semakin aman dan transparan, membuat masyarakat turut serta mencoba teknologi tersebut. Bitcoin disebut-sebut sebagai produk yang sukses membuat masyarakat tergoda untuk ikut terjun dengan memiliki bitcoin.

Sehingga pada 2017 lalu bitcoin secara signifikan bitcoin mengalami kenaikan melebihi 18.000 $ / 1 bitcoin, hingga membuat bank sentral diseluruh dunia ikut campur untuk mengatur pergerakan bitcoin melalui regulasi dengan cara menolak dan menerima bitcoin sebagai alat pembayaran kemudian diatur peredarannya melalui badan pengawasan pada tiap negara. Sehingga mau tak mau membuat harga bitcoin turun untuk meredam situasi tersebut.

Kondisi di Indonesia-pun juga mengalami hal yang sama. Pertama, pemerintah melalui bank indonesia dua kali mengeluarkan press rilis menolak bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran (sesuai dengan mandat undang-undang). Kedua, OJK sebagai badan pengawas keuangan juga bergrilya untuk mencoba melakukan riset. bagaimana mengelola bitcoin dan kawan-kawannya, namun belum menemui titik terang hingga kini. Ketiga, Bappebti sebagai badan pengawasan perdagangan juga berupaya ikut andil untuk mengatur bitcoin sebagai produk komoditas, akan tetapi hingga tulisan ini diterbitkan belum ada pengaturan jelas untuk melindungi kepentingan konsumen / pengguna.

Disebutkan dibeberapa media bahwa bappebti sudah resmi menetapkan cryptocurrency sebagai komoditas namun hingga kini belum ada siaran press yang menyebutkan itu, namun melalui wawancara yang kami kutip pada media CNBC Indonesia menyebutkan bahwa Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Dharmayugo Hermansyah menyebut bahwa crypto ditetapkan dalam pasar komoditi.

"Pertemuan kami melibatkan BI [Bank Indonesia], OJK [Otoritas Jasa Keuangan] hingga Kementerian Perdagangan dan stakeholder lainnya hingga tiga kali pertemuan. Jadi, sesuai dengan amandemen UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka crypto ditetapkan sebagai komoditi,".
“Karena ini bukan alat pembayaran dan juga bukan bersifat efek maka tidak perlu izin dari BI dan OJK sehingga mandat sepenuhnya diberikan pada Bappebti," tambah Yugo.

Ini membuktikan bahwa bappebti akan secara penuh mengatur regulasinya. mulai dari pengawasan, tata kelola perdagangan hingga penyimpanan asset. Ini merupakan hal yang mustahil jika semuanya diserahkan oleh bappebti, karena crypto sendiri sifatnya yang anonim bergerak cepat dan penggunanya tersebar diberbagai negara.

Walapun demikian bappebti hingga saat ini belum mengeluarkan siaran press surat keputusan terkain crypto sebagai komoditas, ini membuktikan kedepan masih banyak kesempatan mengalami perubahan.

Jumat, 08 Juni 2018

Bank Central Vs Cryptocurrency (Bitcoin)

 


cryptocirclenews.com - Terjadinya bubble pada nilai tukar bitcoin pada tahun 2017 membuat banyak perhatian semua kalangan melirik bitcoin, tanpa terkecuali bank central diseluruh dunia. Beberapa menanggapi secara positif dan apa pula yang menanggapi secara negatif.

Baru-baru ini direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde secara tegas menyatakan akan meruntuhkan kedigdayaan bitcoin. Dia menambahkan ibarat bitcoin adalah api maka harus dipadamkan dengan api “Fight fire with fire”.

Meruntuhkan bitcoin tidak harus dengan menolak bitcoin itu sendiri, namun harus masuk kedalam sistem itu sendiri. Caranya, semua otoritas negara melalui bank sentral di dunia disarankan memanfaatkan bitcoin untuk mengatur regulasi dengan mengontrol peredaran cryptocurrency.

Di dalam situs resmi IMF, Christine Lagarde menyebutkan bahwa perkembangan Cryptocurrency benar-benar canggih. Hingga mampu merevolusi layanan transaksi keuangan di dunia dengan biaya relatif rendah, bahkan mampu memperluas seluruh akses keuangan. Bitcoin sebagai entitas pusat, sebab ingin merubah gaya tradisional menjadi modern dengan mengesampingkan status quo. Satoshi Nakamoto tahu persis bahwa masalah besar dalam perekonomian modern yakni uang fiat mengalami inflasi, purchasing power-nya menurun seiring waktu, tingkat keamanan, biaya transfer semakin besar.

Jika dibanding dengan Bitcoin dengan tingkat keamanan semakin tinggi, transfer dana rendah terlebih mampu menghapus layanan pihak ketiga. Untuk itu dalam teknologi blockchain membuat keseimbangan dengan memberikan reward terhadap miner. Fungsi miner selain memproduksi bitcoin juga sebagai keamanan data dan juga sebagai pihak konfirmasi pengiriman.

Dengan adanya regulasi yang mengatur peredaran bitcoin, akan mampu menggeser unsur negatif terhadap bitcoin itu sendiri misalnya praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme. Disisi lain jika bitcoin diatur peredarannya maka tingkat fluktuasinya akan terkontrol karena pada tiap bursa pertukaran akan menggunakan sistem kliring yang membuat fee transaksi juga semakin besar.[ed]