Minggu, 08 Juli 2018

Bappebti masih Ragu Mengatur Crypto sebagai komoditas

 


Cryptocirclenews – Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dengan diciptakannya teknologi finansial yang mampu merubah tatanan sistem keuangan yang semakin aman dan transparan, membuat masyarakat turut serta mencoba teknologi tersebut. Bitcoin disebut-sebut sebagai produk yang sukses membuat masyarakat tergoda untuk ikut terjun dengan memiliki bitcoin.

Sehingga pada 2017 lalu bitcoin secara signifikan bitcoin mengalami kenaikan melebihi 18.000 $ / 1 bitcoin, hingga membuat bank sentral diseluruh dunia ikut campur untuk mengatur pergerakan bitcoin melalui regulasi dengan cara menolak dan menerima bitcoin sebagai alat pembayaran kemudian diatur peredarannya melalui badan pengawasan pada tiap negara. Sehingga mau tak mau membuat harga bitcoin turun untuk meredam situasi tersebut.

Kondisi di Indonesia-pun juga mengalami hal yang sama. Pertama, pemerintah melalui bank indonesia dua kali mengeluarkan press rilis menolak bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran (sesuai dengan mandat undang-undang). Kedua, OJK sebagai badan pengawas keuangan juga bergrilya untuk mencoba melakukan riset. bagaimana mengelola bitcoin dan kawan-kawannya, namun belum menemui titik terang hingga kini. Ketiga, Bappebti sebagai badan pengawasan perdagangan juga berupaya ikut andil untuk mengatur bitcoin sebagai produk komoditas, akan tetapi hingga tulisan ini diterbitkan belum ada pengaturan jelas untuk melindungi kepentingan konsumen / pengguna.

Disebutkan dibeberapa media bahwa bappebti sudah resmi menetapkan cryptocurrency sebagai komoditas namun hingga kini belum ada siaran press yang menyebutkan itu, namun melalui wawancara yang kami kutip pada media CNBC Indonesia menyebutkan bahwa Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Dharmayugo Hermansyah menyebut bahwa crypto ditetapkan dalam pasar komoditi.

"Pertemuan kami melibatkan BI [Bank Indonesia], OJK [Otoritas Jasa Keuangan] hingga Kementerian Perdagangan dan stakeholder lainnya hingga tiga kali pertemuan. Jadi, sesuai dengan amandemen UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka crypto ditetapkan sebagai komoditi,".
“Karena ini bukan alat pembayaran dan juga bukan bersifat efek maka tidak perlu izin dari BI dan OJK sehingga mandat sepenuhnya diberikan pada Bappebti," tambah Yugo.

Ini membuktikan bahwa bappebti akan secara penuh mengatur regulasinya. mulai dari pengawasan, tata kelola perdagangan hingga penyimpanan asset. Ini merupakan hal yang mustahil jika semuanya diserahkan oleh bappebti, karena crypto sendiri sifatnya yang anonim bergerak cepat dan penggunanya tersebar diberbagai negara.

Walapun demikian bappebti hingga saat ini belum mengeluarkan siaran press surat keputusan terkain crypto sebagai komoditas, ini membuktikan kedepan masih banyak kesempatan mengalami perubahan.

Tidak ada komentar:
Write comments